Fakultas Pertanian Universitas Riau (UNRI) menggelar diskusi terbuka dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Seminar Fakultas Pertanian UNRI pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Diskusi ini dihadiri langsung oleh anggota Komite II DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si, yang juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu strategis di sektor pertanian dan sumber daya alam di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Abdul Hamid menekankan pentingnya penguatan sistem penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ia juga menyoroti bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2006 masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga penyuluh, serta alokasi anggaran yang belum optimal.

“Kami ingin mendengar langsung dari para akademisi, mahasiswa, dan praktisi di daerah mengenai pelaksanaan undang-undang ini. Masukan dari daerah sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan kami di DPD RI,” ujar Abdul Hamid.

 

Diskusi ini turut menghadirkan dosen, mahasiswa, dan perwakilan dari instansi teknis yang terlibat langsung dalam penyuluhan di Provinsi Riau. Beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain perlunya revitalisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), peningkatan kapasitas penyuluh, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberlanjutan program penyuluhan.

Dekan Fakultas Pertanian UNRI, Dr. Ahmad Rifai, S.P., M.P menyambut baik kegiatan ini dan berharap kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pembuat kebijakan dapat terus ditingkatkan dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Acara ini menjadi bagian dari agenda Komite II DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta memastikan bahwa kebijakan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat di daerah,” ujar Ahmad Rifai.(E.Ryan)